Bab 1
Restrukturisasi Kemenkumham (Oktober 2024)
Sejak Kabinet Merah Putih (Prabowo–Gibran), Kemenkumham resmi dipecah menjadi 3 kementerian.
- Kementerian Hukum (Kemenkum) — Ditjen AHU, Kekayaan Intelektual, Peraturan Perundang-Undangan, BPHN
- Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) — Ditjen HAM dan urusan diseminasi/perlindungan HAM
- Kementerian Imigrasi & Pemasyarakatan (Kemenimipas) — Ditjen Imigrasi & Ditjen Pemasyarakatan
- Pemecahan diatur Perpres pembentukan Kabinet Merah Putih, Oktober 2024
- Untuk persiapan CPNS, materi inti masih sama (UU Pemasyarakatan, UU Keimigrasian, KUHP, HAM)
- Motto historis Kemenkumham: "PENGAYOMAN" (banyan tree) — diteruskan oleh kementerian penerus
Tips
Saat melamar, perhatikan formasi resmi di SSCASN — pilih kementerian sesuai minat (Kemenkum/Kemenham/Kemenimipas).
Bab 2
UU Pemasyarakatan No. 22/2022 (Inti)
- Mencabut UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan
- Paradigma: REINTEGRASI SOSIAL (bukan pembalasan/penjeraan)
- Hak warga binaan diperkuat: hak komunikasi, kunjungan, kesehatan, ibadah, pendidikan
- Sistem Pembinaan: pengayoman, persamaan perlakuan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat-martabat
- Petugas Pemasyarakatan = jabatan fungsional khusus, profesional, dilindungi UU
- LPKA (Anak), Lapas (dewasa), Rutan (tahanan menunggu vonis), Bapas (bimbingan luar)
- Remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), cuti bersyarat (CB)
Tips
Tonggak penting: paradigma RESTORATIVE JUSTICE, hak HAM napi diperkuat, petugas profesional.
Bab 3
UU Keimigrasian No. 6/2011
- Visa: Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas (VITAS), Visa Diplomatik, Visa Dinas
- ITAS = Izin Tinggal Terbatas (1-2 tahun, dapat diperpanjang)
- ITAP = Izin Tinggal Tetap (5 tahun, untuk WNA dengan kriteria tertentu)
- TPI = Tempat Pemeriksaan Imigrasi: bandara, pelabuhan, PLBN
- Sanksi WNA: tindakan administratif (denda, deportasi), pidana (penjara), Cegah-Tangkal
- Cegah = WNA/WNI dilarang KELUAR Indonesia. Tangkal = WNA dilarang MASUK Indonesia
- Petugas Imigrasi berstatus PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
Bab 4
KUHP Nasional UU No. 1/2023
- Mencabut WvS (Wetboek van Strafrecht) warisan Belanda 1918
- Mulai berlaku 2 Januari 2026 (3 tahun masa transisi setelah disahkan)
- 624 pasal terdiri dari 2 buku (Asas Umum & Tindak Pidana)
- Asas: legalitas, kesalahan, proporsionalitas, individualisasi pidana
- Pidana pokok: penjara, tutupan, pengawasan, denda, kerja sosial
- Pidana mati = pidana KHUSUS (sebagai upaya terakhir, dengan masa percobaan 10 tahun)
- Pidana adat & pemulihan korban (restorative justice) diakui
Tips
KUHP baru lebih mengedepankan KEADILAN RESTORATIF & alternatif pidana non-penjara.
Bab 5
HAM dalam Kerangka Hukum Indonesia
- UUD 1945 Pasal 28A-28J — 10 pasal HAM (hasil amandemen kedua, 2000)
- UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM (kejahatan kemanusiaan & genosida)
- UU No. 12/2005 — ratifikasi ICCPR (Kovenan Internasional Hak Sipil & Politik)
- Komnas HAM = lembaga independen pengawas HAM (Keppres 50/1993, dikukuhkan UU 39/1999)
- Hari HAM Sedunia: 10 Desember (Universal Declaration of Human Rights, 1948)
- Hari Bhakti Pemasyarakatan: 27 April (gagasan Dr. Sahardjo, 1964)